Aceh Tujuan Investasi yang Aman dan Nyaman

ACEH DARUSSALAM:

 Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan Aceh merupakan tujuan investasi yang aman dan nyaman. Ia juga bertekad kuat melindungi keamanan para investor baik domestik maupun asing yang menjalankan bisnisnya di Aceh.

“Dalam forum ini hadir para pelaku bisnis yang telah lama berinvestasi di Aceh. Kita akan mendengarkan sharing pengalaman mereka nanti. Beberapa dari perusahaan ini malahan sedang melakukan perluasan usaha ke sektor-sektor lainnya,” kata Zaini Abdullah, saat membuka Aceh Investment Promotion di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Selasa (20/5) pagi.

Menurutnya, fakta ini merupakan barometer bahwa para pelaku usaha yang telah berinvestasi di Aceh yakin dan percaya akan prospek keuntungan berbisnis di Aceh. Berdasarkan data pula, ungkap Gubernur, bahwa tingkat kriminal di Aceh jauh lebih rendah daripada di kota-kota besar di Indonesia.

“Kota Banda Aceh sendiri berdenyut hingga dini hari, dengan café-café dan warung kopi modern, yang memanjakan warganya dengan cita rasa kopi Aceh yang terkenal di seluruh dunia. Hal ini menjadi indiktor keamanan dan kenyamanan hidup di Aceh,” jelas Zaini Abdullah.

Doto Zaini juga menegaskan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta seluruh jajarannya senantiasa berada di garis depan melindungi para pelaku bisnis manakala ada potensi gangguan yang mengusik mereka. [humasaceh]

Gelar Rakorpimda, Gubernur Ajak Sukseskan Pilpres

PEMERINTAH Aceh menggelar Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah (Rakorpimda) bersama kepala daerah tingkat kabupaten kota se Aceh di Aula Gedung Serbaguna, Kantor Gubernur Aceh, Kamis 22 Mei 2014. Rakorpimda ini merupakan rapat pertama pimpinan kepala daerah menjelang pemilihan presiden yang berlangsung Juni nanti. Pertemuan bertajuk “Melalui Rakorpimda, Kita Ciptakan Ketenteraman dan Ketertiban demi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Menyukseskan Pemilu Presiden 2014” ini juga sebagai persiapan sebelum mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pemilu Presiden di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2014 mendatang.

Hadir dalam rakor ini antara lain, Ketua DPR Aceh, Hasbi Abdullah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Hasein Hamidi, Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Pandu Wibowo, Kejati Aceh, Tarmizi SH, dan Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi. Selain itu turut hadir juga Bupati dan Walikota se Aceh, para Rektor Perguruan Tinggi se-Aceh, Ketua DPRK Se Aceh, jajaran Kapolres, jajaran Kodim dan Ketua KIP se Aceh.

“Pemilu Legislatif yang lalu akan menjadi bahan evaluasi kita sebagai masukan untuk menyukseskan Pemilu Presiden mendatang. Kita harap, partisipasi masyarakat Aceh pada Pilpres nanti akan lebih tinggi, sehingga mampu berkontribusi mendorong tegaknya demokrasi di Indonesia,” kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam sambutannya yang dibacakan Ketua DPR Aceh, Hasbi Abdullah.

Sebagai informasi, pada Pemilu legislatif yang lalu, tingkat partisipasi masyarakat Aceh mencapai 77,50 %, lebih tinggi dibanding tingkat partisipasi nasional yang hanya 75,11 persen. Fakta ini menunjukkan kalau kepedulian masyarakat Aceh dalam pembangunan demokrasi di Indonesia cukup tinggi.

“Mudah-mudahan kesadaran ini bisa terus kita dorong demi meningkatkan partisipasi masyarakat Aceh dalam pembangunan bangsa ke depan,” ujarnya. Karena itu, tambah Gubernur, langkah koordinasi perlu ditingkatkan agar berbagai masalah yang ada dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Selaku kepala Pemerintah Aceh, Gubernur juga mengajak jajaran penyelenggara pemerintahan di seluruh Aceh untuk memperkuat kebersamaan dan menyatukan gerak langkah dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban untuk mendukung percepatan pembangunan, sekaligus menyukseskan Pemilu Presiden di Aceh.

Kepada para Bupati/Walikota, diminta untuk memperhatikan beberapa hal, antara lain, Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan efektif dan bertanggungjawab demi percepatan pembangunan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta mengambil langkah konkret untuk meminimalisir tindakan yang mengganggu ketentraman masyarakat.

“Juga meningkatkan koordinasi dengan semua elemen, instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan jajaran pemerintah daerah demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum,” imbuhnya.

Gubernur juga mengharapkan dukungan semua pihak untuk kesiapan penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 secara damai dan demokratis. Dalam hal ini KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota diminta mempersiapkan tahapan pemilu dengan baik. “Dan kepada semua pihak untuk terus memelihara dan merawat perdamaian,” tutupnya. [humasaceh]

Pemerintah Aceh Tindaklanjuti kerjasama Pendidikan dengan Taiwan

 Banda Aceh- Pemerintah Aceh di bawah pimpinan ZIkir terus berupaya menjalin hubungan dengan berbagai Negara untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan. Kamis (22/5) Wan Lee Cheng, Ph.D Pimpinan Elite Study di Taiwan mengunjungi Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh untuk melanjutkan kerjasama dengan Pemerintah Aceh dengan mengirimkan pemuda Aceh menempuh pendidikan di Taiwan.

Dalam kesempatan tersebut, Mr. Cheng diterima oleh Dr. Suraiya IT, MA, wakil direktur LPSDM Aceh di ruang rapat LPSDM. Ia menegaskan kalau Pemerintah Aceh sangat menginginkan kerjasama ini berlanjut.

“Kami akan mengirimkan kembali putra putri Aceh ke Taiwan dan menempuh pendidikan di sana,” ujarnya.

Pertemuan itu juga menindaklanjuti proses pengiriman dua orang professor asal Taiwan ke Aceh untuk berbagi ilmu mengenai merawat peralatan di rumah sakit dengan baik dan benar.

Selain itu juga membahas kerjasama untuk melatih para nelayan Aceh bagaimana melakukan pembibitan sehingga menghasilkan bibit unggul dan menciptakan pakan terbaik, agar hasil perikanan meningkat.

“Kami sangat berharap tindaklanjut dari kegiatan tersebut, karena sangat membantu nelayan di Aceh,” ujar Suraiya. [humasaceh]

Bahas Investasi, Gubernur Lakukan Kunjungan Kerja ke Timur Tengah dan Eropa

GUBERNUR Aceh Zaini Abdullah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Timur Tengah dan Eropa, sejak Minggu 25 Mei hingga 12 Juni 2014 mendatang.

Kunker ini dimaksudkan untuk membicarakan investasi di Aceh. Gubernur turut didampingi Ketua DPRA Hasbi Abdullah dan Kepala BKPMD Aceh.

Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Murthalamuddin menjelaskan, di Uni Emirat Arab, Gubernur Zaini  akan mengadakan pertemuan dengan Mudabala Investment (BUMN Abu Dhabi-red).

“Selain membahas investasi sector minyak dan gas serta investasi energy terbarukan, Gubernur juga akan mengadakan pertemuan dengan CEO Dubai Port dalam rangka kerjasama operator pelabuhan bebas sabang,”ujar Murthalamuddin, di Banda Aceh, Minggu 25 Mei 2014.

Rangkaian kunker ini diharapkan akan ada kunjungan petinggi Dubai Port untuk kerjasama pelabuhan.

Selanjutnya, kata Murthala, Doto Zaini juga memenuhi undangan Gubernur Istanbul Turkey, membahas kerjasama Sister Province, dan pelabuhan Istanbul dengan Group Hemin Hetay Turkey.

Group Hemin Hetay Turkey rencananya  akan menggarap potensi GEOTHERMAL Aceh yang berada di 2 titik yaitu, di Kabupaten Pidie dan Gayo Lues. Rencana investasi Group Hemin Hetay ini sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh dan Bupati di dua kabupaten itu.

Gubernur Zaini juga akan melakukan lawatan ke Jerman, membahas lanjutan percepatan pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit melalui dana Soft Loan KFW.

“Juga pembahasan dan penjelasan Geothermal Seulawah serta ekosistem Leuser yangg telah mendapatkan 80 juta euro dari Pemerintah Jerman melalui Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Aceh,” kata Murthala.

Selain itu, rombongan Doto Zaini juga melakukan pertemuan dengan Sveaskog, BUMN Pabrik Kertas Sweden. Pertemuan ini dalam rangka percepatan pembangunan kembali hutan pinus dan pembangunan Pabrik kertas di Aceh bersama Floresta asal Finlandia/Inggris.

Dikatakan Murthala, di Swedia, Gubernur Zaini juga akan bertemu pejabat swedia dan kedutaan Indonesia di sana.Tujuan pertemuan untuk membahas rencana kerjasama dalam bentuk City Green Energy Kota Banda Aceh dan isu lainnya.

"Model investasi yang dikembangkan oleh BKPMD Aceh adalah Government to Government kemudian memfasilitasi dengan para pengusaha dan pemerintah kabupaten kota," kata Murthalamuddin.

Ini Kabupaten Kota di Aceh dengan Siswa Tidak Lulus UN SMA Terbanyak

 

SEBANYAK 784 siswa yang mengikuti Ujian Nasional tingkat SMA/MA di Aceh dinyatakan tidak lulus. Jumlah ini belum termasuk tambahan 62 siswa SMK di Aceh yang juga tak lulus UN.

Sekretaris Panitia Ujian Nasional Aceh, Drs. Zulkarnaini, mengatakan pengumuman UN SMA sederajat telat diumumkan Selasa 20 Mei 2014.

"Untuk tahun ini sebanyak 784 siswa tingkat SMA tidak lulus atau setara dengan 1,38 persen. Namun untuk Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Aceh Tenggara siswa yang mengikuti Ujian Nasional tingkat SMA/sederajat dinyatakan lulus semua," ujar Zulkarnaini.

Menurutnya, para peserta yang tidak lulus Ujian Nasional kali ini dapat mengikuti ujian paket C tahap kedua yang akan berlangsung pada Agustus mendatang.

Sementara itu, Kabupaten Aceh Selatan berada di peringkat pertama dengan angka ketidaklulusan tertinggi Ujian Nasional di Aceh, yaitu sebanyak 196 dari 2.704 siswa. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Aceh Barat, yaitu sebanyak 84 dari 2.082 siswa.

Kemudian posisi ketiga ditempati oleh kota Lhokseumawe dengan angka ketidaklulusan sebanyak 76 siswa dari 2.191 siswa. 

Berikut ini hasil UN 2014 tingkat SMA/sederajat  yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Aceh:

No.      Kab/kota              Peserta   Tidak Lulus

1         Aceh Selatan         2.704         196 siswa            

2        Aceh Barat            2.082         84 siswa

3       Lhokseumawe            2.191         76 siswa

4       Abdya                  1.963         75 siswa

5      Aceh Utara             6.248          64 siswa

6      Bireuen               5.186           62 siswa

7     Sabulussalam           1.007           61 siswa

8     Aceh Timur             3.268           47 siswa

9     Pidie Jaya             1.921           40 siswa

10    Aceh Tamiang          3.076            28 siswa

11    Kota Langsa            2.203           12 siswa

12    Kota Sabang            328             9 siswa

13    Aceh Jaya              734             9 siswa

14    Aceh Besar             3.396            7 siswa

15    Gayo Lues             1.059            5 siswa

16    Pidie                4.768             4 siswa

17    Banda Aceh           3.915             2 siswa

18    Bener Meriah         1.467             2 siswa

19    Aceh Tengah          2.161              1 siswa

20    Aceh Singkil         1.325              Lulus Semua

21    Nagan Raya           1.787              Lulus Semua

22    Simeulue             1.245              Lulus Semua

23    Aceh Tenggara        2.946              Lulus Semua

ACEH TERBUKA UNTUK INVESTOR

 GUBERNUR Aceh dr Zaini Abdullah mengatakan Aceh kini telah bangkit dari keterpurukan akibat tsunami dan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Aceh siap menerima dan terbuka untuk para investor luar yang berinvestasi di Serambi Mekkah.

 Pernyataan itu disampaikan Gubernur Zaini, saat menerima kunjungan perdana Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Nico Schermers, di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa 6 Mei 2014.

 Doto Zaini menyampaikan, Aceh masih memiliki banyak lahan kosong untuk dilakukan investasi. Bahkan, Aceh mempunyai beragam daerah wisata yang indah seperti Sabang dan Danau laut Tawar di Tanah Gayo.

 Sementara Nico Schermers, banyak menanyakan perkembangan terkini tentang Aceh. Terutama terkait penjabaran butir-butir perjanjian MoU Helsinki antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat, yang kini belum sepenuhnya terealisasi.[]

Persoalan Bendera, Gubernur Aceh: Ini Sesuatu yang Harus Diselesaikan

 GUBERNUR Aceh dr Zaini Abdullah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menuntaskan persoalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh sebelum jabatannya berakhir.

 “Ini sesuatu yang harus diselesaikan sebelum masa presiden SBY habis,” kata Gubernur Zaini kepada ATJEHPOST.com, setelah menerima kunjungan Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Nico Schermers, di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa, 6 Mei 2014.

 Menurutnya, selama ini Pemerintah Pusat telah banyak mengulur-ulur waktu untuk membahas butir-butir perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki 15 Agustus 2005 lalu, untuk dijadikan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

 “Seharusnya sudah selesai dua tahun setelah penandatanganan, namun sampai hari ini ada beberapa regulasi yang belum selesai. Ini yang sedang kita usahakan,” ujarnya.

 Doto Zaini berharap agar pemerintah pusat tidak mempersoalkan bendera dan lambang Aceh. Sebab, kata dia, selain Aceh, Yogjakarta juga memiliki lambang daerah. “Di sana tidak ribut, kenapa di Aceh diributkan,” kata doto.

 Dia menegaskan bendera yang diajukan Pemerintah Aceh sekarang bukanlah bendera sparatis. “Sebenarnya apalah persoalannya lagi. Namun pemerintah Pusat merasa bendera itu bendera sparatis. Saya katakan tidak ada lagi sparatis setelah perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Pusat,” katanya.[]

Gubernur Aceh, Zaini Abdullah menerima kunjungan Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di pendopo Gubernur.

 Banda Aceh- Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, Selasa (6/5) menerima kunjungan Nico Schermers, Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda di pendopo Gubernur.

 Nico banyak bertanya mengenai pendidikan, dan pelaksanaan syariat islam di Aceh.
Pertemuan tersebut juga membahas mengenai kemungkinan kerjasama di bidang pendidikan, terutama pendidikan dan transfer tekhnologi di bidang water managemen dan abrasi pantai yang belum tuntas di Aceh.
“Transfer tekhnologi di bidang ini sangat penting bagi Aceh,” ujar Gubernur,”

 Nico mempersilakan Pemerintah Aceh untuk mengirimkan proposal mengenai kemungkinan beasiswa. Dan membuka peluang Pejabat Aceh untuk belajar Tekhnologi water managemen dan abrasi pantai di Nedherland.

 Ia menekankan syarat yang paling penting adalah kemampuan berbahasa Inggris dengan baik.
Nico menjelaskan, hubungan Belanda dengan Aceh juga cukup baik dalam bidang pendidikan, ia mengungkapkan bahwa Aceh adalah daerah yang sangat strategis untuk dijadikan tempat belajar penanggulangan bencana.

 Doto Zaini menjelaskan, mengenai Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki, Pemerintah Aceh berusaha sekuat tenaga untuk merealisasikan beberapa butir MoU Helsinki yang belum selesai.
“Sebenarnya ini harus selesai dua tahun sepelah MoU Helsinki, namun sampai hari ini ada beberapa regulasi yang belum selesai, ini yang sedang kita usahakan,”

Nico juga mengucapkan juga selamat atas pelaksanaan pemilu yang berjalan lancar pada 9 April lalu. “Selamat karena anda dan rakyat Aceh telah melaksanakan pemilu damai, menang kalah biasa, yang penting adalah prosesnya berjalan lancar,”

 Mengenai pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Gubernur menegaskan bahwa Aceh menujukkan toleransi yang tinggi dalam beragama. Di Aceh ada gereja dan wihara, mereka tidak dipaksa untuk mengikuti ajaran agama Islam.

 “Syariat Islam di terapkan di Aceh karena mayoritas berpenduduk muslim, namun non muslim dipersilakan beribadah dengan tenang di Aceh,”

 “Jadi jangan takut bagi non muslim untuk datang ke Aceh, mereka tidak dipaksa untuk memakai jelbab, namun berbusana yang sopan, menghormati kearifan lokal Aceh,” papar Gubernur. 

 Turut hadir dalam pertemuan tersebut Asisten Pembangunan, Ekonomi dan Keistimewaan Aceh, Azhari, Staf ahli bidang SDM dan Keistimewaan Aceh, M. Yani, Kepala Bappeda Aceh, Prof. Abu Bakar dan Kepala Inspektorat Aceh, Syahrul. []humasaceh

“Hubungan koalisi PA dengan Gerinda masih tetap bagus dan utuh"

 DALAM wawancara khusus dengan Serambi di ruang kerjanya, Senin (5/5), Ketua DPP-PA,
Muzakir Manaf juga menanggapi rumors yang menyebutkan koalisi PA-Gerindra terancam bubar.

 “Hubungan koalisi PA dengan Gerinda masih tetap bagus dan utuh. Jika ada yang menyatakan terancam pecah, itu sangat tidak benar dan fitnah,” kata Muzakir yang akrab disapa Mualem.

 Muzakir menyarankan, pihak-pihak tertentu yang akan memberikan penilaian dan komentar terhadap PA perlu konfirmasi dulu (kepada pengurus partai) sehingga tidak terkesan asal duga dan ngomong.

 “Kalau yang diomongi benar dan sifatnya untuk membangun, kita terima. Tapi, jika yang diduga tidak benar, apa yang dibicarakan bisa menjadi sumber fitnah dan itu sangat merugikan PA. Agama kita dan agama manapun sangat melarang menebar fitnah,” tandasnya.


 Untuk koalisi, kata Muzakir Manaf, partainya membuka pintu lebar-lebar bagi partai manapun.
“Tidak hanya dengan Gerindra, partai lainnya juga sudah banyak yang memberikan sinyal ingin berkoalisi dengan PA.

 Tapi, karena pelantikan anggota DPRA yang baru pada 30 September 2014, maka pengumuman koalisinya nanti saja kita bicarakan lagi,” ujar Mualem yang juga Wagub Aceh.(her)

Mualem: PA Siap Berubah

 BANDA ACEH - Wagub Aceh, Muzakir Manaf yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh (DPP-PA) menyatakan, hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 akan dijadikan bahan kajian dan analisa untuk menjadi dasar bagi PA melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

“Celah-celah kelemahan PA di Pileg 2014 akan dievaluasi dan dijadikan bahan untuk mengubah sistem komunikasi partai kepada rakyat,” kata Muzakir Manaf secara khusus menjawab Serambi di ruang kerjanya, Senin (5/5).

 Diakui Muzakir, untuk mengambil simpati masyarakat, PA perlu melakukan perubahan dan itu harus dilakukan. Perubahan akan dilakukan sesuai dengan perkembangan aspirasi masyarakat banyak.
Lima tahun ke depan, kata Muzakir, masyarakat Aceh, maunya apa,  kader PA yang duduk di DPRA dan DPRK harus mampu membaca dan menyahuti aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

 “Keinginan masyarakat harus bisa kita baca dan sahuti dalam bentuk visi dan misi partai ke depan, baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ini penting agar kepercayaan masyarakat kepada partai bisa naik kembali,” tandasnya.

 Untuk hubungan komunikasi internal partai dan sesama kader partai, menurut Muzakir tidak ada perpecahan, masih bagus dan tetap solid.

 “Tapi kenapa kesolidan yang kita miliki itu belum memberikan hasil maksimal. Itu yang perlu dikaji, di mana kesalahannya,” ujar Mualem, panggilan akrab Muzakir Manaf.
Misalnya, dalam usulan pencalonan anggota legislatif. Mungkin caleg yang diusulkan untuk daerah tertentu, kurang mengena di hati masyarakat setempat, makanya dalam Pileg 2014 caleg dari PA banyak yang tidak terpilih.

 PA, lanjut Muzakir, dalam Pileg 9 April 2014 tetap unggul dan menjadi pemenangnya, namun perolehan kursi sedikit menurun, yaitu 29 kursi dari 81 kursi yang diperebutkan untuk DPRA. Sedangkan pada Pileg 2009 meraih 33 kursi dari 69 kursi yang diperebutkan. 

 Masalah-masalah seperti itu, kata Muzakir Manaf akan menjadi catatan khusus dan akan dibahas serta dicarikan solusi aksinya untuk pencalonan anggota legislatif pemilu legislatif lima tahun ke depan.  
Pengurus partai, baik yang berada eksekutif maupun legislatif dan yang masih menjalani sisa masa tugas maupun yang akan melanjutkan karena terpilih kembali perlu mengubah sistem komunikasi politik dengan rakyat.

 “Lakukan komunikasi politik yang baik dan yang bisa meningkatkan simpati rakyat kepada PA. Beri ruang komunikasi dan dialog yang cukup untuk seluruh elemen masyarakat. Kritikan masyarakat untuk partai jadikan sebagai masukan dan bahan untuk perbaikan kinerja partai ke depan,” demikian Ketua DPP-PA.(her)

Masalah Aceh Tuntas Sudah

 APRESIASI dan pujian kepada penyelenggara Pileg 2014 mengalir setelah rapat pleno terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu (3/5) malam berhasil menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk DPR dan DPD RI dari Provinsi Aceh.

 Saksi dari partai politik dan saksi DPD menyatakan menerima sepenuhnya rekapitulasi suara Aceh, kecuali PAN yang tidak punya pendapat untuk rekap di Dapil Aceh 2 sehubungan dengan adanya laporan di Aceh Utara. Saksi PAN, Jhoncik Muhammad mengatakan, untuk Dapil 1 dinyatakan menerima dengan baik.

 Saksi dari PKB, Irmawan menyebutan PKB tidak memiliki keberatan apapun terhadap hasil rekapitulasi suara Dapil 1 dan Dapil 2 serta DPD. “Kami gembira karena persoalan Aceh kini selesai. Bagi PKB ini adalah sejarah baru karena bisa meraih satu kursi DPR RI,” kata Irmawan yang menjadi caleg PKB untuk DPR RI.

 Pujian dan apresiasi disampaikan Ferry Mursyidan Baldan, saksi Partai Nasdem. “Dengan pemilu ini diharapkan proses reintegrasi Aceh berjalan dengan sangat baik dan masyarakat Aceh menikmati buah dari perdamaian,” kata Ferry.

 Suara serupa disampaikan Yusuf Djuhri, saksi Partai Golkar. “Terima kasih kepada KIP Aceh atas kerja kerasnya, kami menerima semua,” kata Yusuf menanggapi perbaikan data yng dilakukan KIP Aceh.
Saksi DPD, Denni SH mengatakan tidak memiliki keberatan dengan hasil rekapituasi suara di Aceh. “Kami mengharapkan putusan malam ini menjadi buah kebaikan untuk Aceh,” kata Danni, saksi untuk Rafly, caleg DPD.(fik)

Sumber:Serambi.com

KPU Putuskan Hasil Pemilu DPR RI dan DPD RI asal Aceh

 Jakarta – Komisi Pemilihan Umum, Sabtu malam (3/5/2014) pukul 20.30 wib merampungkan pleno rekapitulasi suara untuk Aceh yang sempat tertunda melalui rapat yang dipimpin oleh Ketua KPU dan dihadiri seluruh Komisioner KIP Aceh, Bawaslu Aceh dan Bawaslu RI.

 Ketua KIP Aceh, Ridwan mengatakan bahwa KIP Aceh telah melakukan rekomendasi KPU dan melakukan pencocokan suara dengan SK KPU yang berkaitan dengan DPT.

Ridwan Hadi melalui Komisioner KIP Aceh, Robby membacakan hasil final rekapitulasi suara dihadapan peserta yang hadir.

 Awalnya empat terjadi perdebatan saat penetapan untuk DPR RI dari Dapil Aceh II, namun akhirnya semua saksi dapat menerima hasil yang dibcakan, ujar Ridwan.

 Untuk DPR RI Dapil Aceh I ditetapkan pada pukul 20.40 wib. Sementara DPR RI Dapil Aceh II pada pukul 21.00 wib dan hasil untuk DPD RI ditetapkan pada pukul 21.06 wib, tambahnya.

 Sementara, Ferry Mursidan Baldan dari Nasdem memberikan apresiasi atas penetapan hasil pemilu, karena menurutnya Aceh merupakan daerah yang sangat spesifik, dimana hasil penetapan ini merupakan modal awal untuk reintegrasi.Plus minusnya pasti ada, dan itu harus diterima,” sebut Ferry. (R.001/bim)

Arkeolog Inggris Temukan Puing MH370 di Perairan Vietnam

 ACEH DARUSSALAM- Seorang arkeolog kelautan Inggris mengklaim telah menemukan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang tak diketahui rimbanya hingga saat ini. Tim Akers (56) mengaku menemukan puing-puing Malaysia Airlines MH370 di jarak lebih dari 3.000 mil dari tempat pihak berwenang sedang melakukan pencarian saat ini.

 Dia mengaku telah mengidentifikasi apa yang ia percaya sebagai bagian dari ekor pesawat MH370 di lepas pantai Vietnam atau hanya sekitar 1.000 mil dari tempat pesawat lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Beijing.
Temuan Tim ini mendukung laporan mantan pilot USA Michael Hoebel dari New York. Michael percaya bahwa dia menemukan reruntuhan pesawat di lepas pantai Thailand.

 Tim yang dirujuk sebagai seorang peneliti independen Museum Maritim Nasional Inggris mengatakan ia kini telah mengidentifikasi bagian-bagian dari pesawat dekat dengan tempat otoritas Vietnam tersebut dimana mereka telah menerima laporan dari pekerja minyak yang melihat pesawat terbakar keluar dari langit.
Dia mengatakan temuan pekerja minyak itu lebih masuk akal bahwa pesawat jatuh di Laut Cina Selatan daripada jatuh Samudera Hindia bagian Selatan.

 Gambar yang diambil oleh tim dari scan satelit menunjukkan apa yang dia klaim adalah sebuah ekor,  sayap dan puing-puing lainnya dari Malaysia Airlines MH370. Dari gambar yang ia punya memang terlihat puing-puing seperti milik Malaysia Airlines dimana memiliki corak berwarna merah dan biru serta dominan putih.

 Tim menjelaskan pula soal puing-puing yang berada di Samudera Hindia selatan dan diklaim sebagai milik Malaysia Airlines MH370. Menurutnya, temuan itu mestinya dipertimbangkan ulang kembali karena bisa saja yang ditemukan adalah puing-puing multi warna dari sisa-sisa tsunami di Samudera Hindia pada tahun 2004 lalu.

 "Satu-satunya bahan yang dapat memberikan sinyal acak dan terus menerus adalah puing-puing multi-warna sisa-sisa dari tsunami Samudera Hindia pada tahun 2004 yang masih terjebak dalam arus. Puing-puing yang masih bepergian melintasi Samudera juga akan memiliki hal-hal yang membuat kebisingan saat melakukan scan di dasar laut," katanya.

 Karena itulah Tim sangat percaya bahwa di Laut Cina Selatan telah ada saksi, puing-puing dan jejak avtur yang ia percaya adalah bagian pesawat Malaysia Airlines MH370.
Dia mengatakan itu juga muncul gambar bahwa kapal yang terdaftar ke Vietnam telah melakukan kontak dengan reruntuhan.

sumber:tribunnews.com

Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah membuka secara resmi PEDA Aceh 2014

 Banda Aceh - Gubernur Aceh dr H Zaini Abdullah, pagi tadi, Sabtu (3/5/2014) membuka secara resmi PEDA Aceh 2014. Kegiatan yang diprakarsai Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh berlangsung di Taman Shulthanah Safiatuddin Banda Aceh, 2 hingga 6 Mei 2014.

 Even ini digelar untuk mempromosikan aneka penghasilan pertanian dan hasil laut dari setiap kabupaten/kota di Aceh.

 Ketua panitia pelaksana yang juga Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Aceh, Hasanuddin Darjo melaporkan, even ini juga bertujuan memilih satu kelompok tani dan nelayan terbaik.

“Yang terbaik, nantinya akan mewakili Aceh dalam even nasional Pekan Nasional Petani Nelayan XIV tahun 2014 di Malang, Jawa Timur pada 7-12 Juni 2014,” ujar Darjo.

 Sementara Gubernur Zaini Abdullah berharap kegiatan PEDA ini bisa memotivasi semua elemen untuk lebih meningkatkan inovasi dan kreativitas guna mendorong penguatan sektor pertanian dan perikanan di Aceh.
"Karena itu, semua potensi harus kita kerahkan, termasuk peran para tenaga ahli dan pemuda-pemudi yang pernah mengikuti pendidikan di luar negeri. Salah satunya adalah para alumni magang usaha tani yang pernah menimba ilmu di Jepang," kata Gubernur.

 Lebih lanjut Doto Zaini mengatakan, Sektor pertanian dan perikanan merupakan kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh dalam lima tahun terakhir ini. Dua Sektor ini, ungkap Gubernur, juga menyerap tenaga kerja terbesar di Aceh, yakni hampir 45% dari jumlah angkatan kerja yang ada.
"Tidak heran jika kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB Aceh setiap tahunnya rata-rata di atas 40%," imbuhnya.

 Dengan potensi itu, tambah Doto Zaini, tak heran jika Pemerintah Aceh menetapkan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian sebagai salah satu program prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJM 2012- 2017.

"Kita bertekad, pada tahun tahun mendatang, sektor pertanian dan nelayan lebih optimal untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh," tegasnya.
Untuk meningkatkan dua sector ini, Pemerintah Aceh telah menyiapkan sejumlah program inti berupa revitalisasi pertanian dan mendorong pemanfaatan teknologi di sektor perikanan. selain itu, juga terus memperluas areal dengan memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif. "Sehingga Aceh lebih mampu berperan sebagai lumbung pangan nasional," pungkas Gubernur Zaini.

 Hadir dalam acara tersebut, antara lain Setda Aceh Drs Dermawan MM, unsur Forkopimda Aceh, Ketua KTNA Nasional Ir. Winarni Tohir, Rektor Unsyiah, Para Akademisi, pakar pertanian Aceh, para Bupati dan Wali Kota se Aceh, Jajaran SKPA lingkup Pemerintah Aceh serta Dinas dan Badan terkait Kab/Kota se-Aceh.
Hadir pula Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan RI Dr. Ir. Winni Dian Wibawa. M.Sc .Event ini juga diikuti ratusan kelompok Tani dan Nelayan Aceh . [humasaceh]

Sejarah Aceh

 Pada zaman kekuasaan zaman Sultan Iskandar Muda Meukuta Perkasa Alam, Aceh merupakan negeri yang amat kaya dan makmur. Menurut seorang penjelajah asal Perancis yang tiba pada masa kejayaan Aceh di zaman tersebut, kekuasaan Aceh mencapai pesisir barat Minangkabau. Kekuasaan Aceh pula meliputi hingga Perak. Kesultanan Aceh telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di dunia Barat pada abad ke-16, termasuk Inggris, Ottoman, dan Belanda.

 Kesultanan Aceh terlibat perebutan kekuasaan yang berkepanjangan sejak awal abad ke-16, pertama dengan Portugal, lalu sejak abad ke-18 dengan Britania Raya (Inggris) dan Belanda. Pada akhir abad ke-18, Aceh terpaksa menyerahkan wilayahnya di Kedah dan Pulau Pinang di Semenanjung Melayu kepada Britania Raya.

 Pada tahun 1824, Persetujuan Britania-Belanda ditandatangani, di mana Britania menyerahkan wilayahnya di Sumatra kepada Belanda. Pihak Britania mengklaim bahwa Aceh adalah koloni mereka, meskipun hal ini tidak benar. Pada tahun 1871, Britania membiarkan Belanda untuk menjajah Aceh, kemungkinan untuk mencegah Perancis dari mendapatkan kekuasaan di kawasan tersebut.

Kesultanan Aceh

 Kesultanan Aceh merupakan kelanjutan dari Kesultanan Samudera Pasai yang hancur pada abad ke-14. Kesultanan Aceh terletak di utara pulau Sumatera dengan ibu kota Kutaraja (Banda Aceh). Dalam sejarahnya yang panjang itu (1496 – 1903), Aceh telah mengukir masa lampaunya dengan begitu megah dan menakjubkan, terutama karena kemampuannya dalam mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, komitmennya dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, hingga kemampuannya dalam menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Sultan Aceh merupakan penguasa/raja dari Kesultanan Aceh, tidak hanya sultan, di Aceh juga terdapat sultanah (sultan perempuan).

Gelar-Gelar yang Digunakan dalam Kerajaan Aceh
* Tengku
* Tuanku
* Pocut
* Teuku
* Laksamana
* Uleebalang
* Cut
* Panglima Sagoe
* Meurah
Segala Hal Tentang Kerajaan Aceh
* Dalam
* Istana Darut Donya
* Cap Sikureung (cap sembilan)
* Meuligoe
* Gajah Putih
* Pasukan Gajah

Perang Aceh

 Perang Aceh dimulai sejak Belanda menyatakan perang terhadap Aceh pada 26 Maret 1873 setelah melakukan beberapa ancaman diplomatik, namun tidak berhasil merebut wilayah yang besar. Perang kembali berkobar pada tahun 1883, namun lagi-lagi gagal, dan pada 1892 dan 1893, pihak Belanda menganggap bahwa mereka telah gagal merebut Aceh.
Dr. Snouck Hurgronje, seorang ahli Islam dari Universitas Leiden yang telah berhasil mendapatkan kepercayaan dari banyak pemimpin Aceh, kemudian memberikan saran kepada Belanda agar serangan mereka diarahkan kepada para ulama, bukan kepada sultan. Saran ini ternyata berhasil. Pada tahun 1898, J.B. van Heutsz dinyatakan sebagai gubernur Aceh, dan bersama letnannya, Hendricus Colijn, merebut sebagian besar Aceh.

 Sultan M. Dawud akhirnya meyerahkan diri kepada Belanda pada tahun 1903 setelah dua istrinya, anak serta ibundanya terlebih dahulu ditangkap oleh Belanda. Kesultanan Aceh akhirnya jatuh seluruhnya pada tahun 1904. Saat itu, hampir seluruh Aceh telah direbut Belanda.

Bangkitnya nasionalisme

 Sementara pada masa kekuasaan Belanda, bangsa Aceh mulai mengadakan kerjasama dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia dan terlibat dalam berbagai gerakan nasionalis dan politik. Aceh kian hari kian terlibat dalam gerakan nasionalis Indonesia. Saat Volksraad (parlemen) dibentuk, Teuku Nyak Arif terpilih sebagai wakil pertama dari Aceh. (Nyak Arif lalu dilantik sebagai gubernur Aceh oleh gubernur Sumatra pertama, Moehammad Hasan).

 Saat Jepang mulai mengobarkan perang untuk mengusir kolonialis Eropa dari Asia, tokoh-tokoh pejuang Aceh mengirim utusan ke pemimpin perang Jepang untuk membantu usaha mengusir Belanda dari Aceh. Negosiasi dimulai di tahun 1940. Setelah beberapa rencana pendaratan dibatalkan, akhirnya pada 9 Februari 1942 kekuatan militer Jepang mendarat di wilayah Ujong Batee, Aceh Besar. Kedatangan mereka disambut oleh tokoh-tokoh pejuang Aceh dan masyarakat umum. Masuknya Jepang ke Aceh membuat Belanda terusir secara permanen dari tanah Aceh.

 Awalnya Jepang bersikap baik dan hormat kepada masyarakat dan tokoh-tokoh Aceh, dan menghormati kepercayaan dan adat istiadat Aceh yang bernafaskan Islam. Rakyat pun tidak segan untuk membantu dan ikut serta dalam program-program pembangunan Jepang. Namun ketika keadaan sudah membaik, pelecehan terhadap masyarakat Aceh khususnya kaum perempuan mulai dilakukan oleh personil tentara Jepang. Rakyat Aceh yang beragama Islam pun mulai diperintahkan untuk membungkuk ke arah matahari terbit di waktu pagi, sebuah perilaku yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Karena itu pecahlah perlawanan rakyat Aceh terhadap Jepang di seluruh daerah Aceh. contoh yang paling terkenal adalah perlawanan yang dipimpin oleh Teungku Abdul Jalil, seorang ulama dari daerah Bayu, dekat Lhokseumawe.

Masa Republik Indonesia

 Sejak tahun 1976, organisasi pembebasan bernama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) telah berusaha untuk memisahkan Aceh dari Indonesia melalui upaya militer. Pada 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah Indonesia akhirnya menandatangani persetujuan damai sehingga mengakhiri konflik antara kedua pihak yang telah berlangsung selama hampir 30 tahun.

 Pada 26 Desember 2004, sebuah gempa bumi besar menyebabkan tsunami yang melanda sebagian besar pesisir barat Aceh, termasuk Banda Aceh, dan menyebabkan kematian ratusan ribu jiwa.
Pasca Gempa dan Tsunami 2004, yaitu pada 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka sepakat mengakhiri konflik di Aceh. Perjanjian ini ditandatangani di Finlandia, dengan peran besar daripada mantan petinggi Finlandia, Marti Ahtisaari.

** Sumber (http://id.wikipedia.org/wiki/Aceh#Sejarah)

INDONESIA DIDESAK UNTUK MEMASTIKAN KEADILAN BAGI KORBAN PELANGGARAN HAM ACEH

Lembaga Amnesty International menyerukan kepada pihak berwenang Indonesia untuk memastikan bahwa para pelaku peristiwa Simpang KKA, 15 tahun lalu, yang meninggalkan korban jiwa puluhan orang, dimintai pertanggungjawaban. 

"Pihak berwenang Aceh harus segera membentuk sebuah komisi kebenaran lokal agar para korban dan keluarga mereka dari konflik Aceh termasuk peristiwa Simpang KKA dapat mencari kebenaran dan reparasi penuh," kata Amnesty International Secretariat Campaigner - Indonesia & Timor-Leste Josef Roy Benedict  dalam release yang diterima acehonline.info, Sabtu (3/4/2014) di Banda Aceh.

Pihak berwenang di Aceh, kata Josey Roy Benedict untuk mulai mengimplementasikan qanun komisi kebenaran, yang disahkan pada Desember 2013, pada kesempatan secepatnya, dan bahwa komisi kebenaran ini bekerja sesuai dengan hukum dan standard internasional. 

"Segala keterlambatan dalam membentuk  komisi kebenaran akan memperpanjang penderitaan  para korban dan keluarga mereka dan meniadakan hak mereka atas kebenaran dan reparasi," jelasnya

Pembentukan komisi kebenaran, jelas Josey Roy Benedict adalah langkah maju ke depan menuju pemahaman akan situasi  yang membawa pelanggara HAM masa lalu, belajar dari masa lalu untuk memastikan bahwa kejahatan-kejahatan semacam itu tidak akan dilakukan lagi, dan menjamin bahwa pengalaman bersama tersebut diakui dan dirawat. 

"Konflik Aceh antara gerakan pro-kemerdekaan bersenjata, GAM, dan pemerintah Indonesia yang berlangsung sejak 1976, dan memuncak selama operasi militer antara 1989 hingga 2005. Konflik ini menghasilkan jumlah korban masyarakat sipil   secara brutal di sana, meninggalkan antara 10.000 dan 30.000 korban jiwa, banyak di antaranya adalah masyarakat sipil," ujarnya

Sebuah laporan Amnesty International yang dipublikasikan pada April 2013 menemukan bahwa para korban dan penyintas pelanggaran HAM yang terjadi selama 29 tahun kekerasan masih menunggu pemerintah untuk menghadirkan kebenaran tentang apa yang terjadi kepada mereka dan terus meminta keadilan dan reparasi. 

"Sangat banyak pelanggaran HAM dilakukan oleh kedua belah pihak  dalam konteks konflik bersenjata non-internasional yang bisa merupakan kejahatan perang," tegasnya

Selain itu, jelas Josef Roy Benedict  banyak dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan keamanan Indonesia dan pembantu mereka terhadap warga sipil merupakan bagian dari kebijakan untuk memberangus gerakan kemerdekaan nampaknya membentuk sebuah serangan yang sistemik atau meluas dan bisa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Josef Roy Benedict juga menekankan agar pihak berwenang Aceh harus segera membentuk sebuah komisi kebenaran lokal agar para korban dan keluarga mereka dari konflik Aceh "termasuk peristiwa Simpang KKA " dapat mencari kebenaran dan reparasi penuh. 

"Segera ini dilakukan, karena keluarga korban simpang KKA membutuhkan keadilan dan kebenaran," tambahnya.

Seperti yang diketahui, Pada 3 Mei 1999, puluhan orang tewas ketika personel militer mengeluarkan tembakan pada sebuah persimpangan dekat pabrik kertas dan pulp Kertas Kraft Aceh (KKA), dikenal luas sebagai Simpang KKA, di kampung Cot Morong, kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Peristiwa ini merupakan salah satu pembunuhan terburuk yang terjadi selama konflik brutal dan satu dekade lamanya dari konflik Aceh antara pemerintah Indonesia dan gerakan pro-kemerdekaan bersenjata, Gerakan Aceh Merdeka (GAM). 

Menurut  Komunitas Korban Pelanggaran HAM Aceh Utara (K2HAU), 21 orang tewas dibunuh sementara 156 orang lainnya terluka selama serangan tersebut. Meskipun peristiwa tersebut direkomendasikan untuk penuntutan oleh Komisi Independen Pengusutan Tindakan Kekerasan di Aceh pada 1999 yang dibentuk oleh mantan Presiden Habibie, tidak ada satu orang pun yang didakwa terkait kejahatan ini. Lebih lanjut, penyelidikan sebelumnya yang dilakukan oleh Komnas HAM atas apa yang terjadi di Aceh, belum dipublikasikan secara umum. 

Pada Agustus 2013, Komnas HAM mengeluarkan temuan baru yang menduga "pelanggaran HAM yang berat" dilalukan oleh personel militer selama konflik Aceh. Mereka memeriksa lima kasus kunci, termasuk peristiwa Simpang KKA,  dan sejak itu telah meluncurkan  sebuah penyelidikan pro-justicia,yang dapat pada akhirnya menuju penyidikan dan penuntutan di sebuah pengadilan HAM. (Fauzul Husni)

Disbudpar Adakan Pekan Kreatif di Taman Putro Phang

Banda Aceh – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banda Aceh menggelar Pekan Kreatif 2014 yang dihelat di Taman Putro Phang Kota Banda Aceh Kamis (1/5) pagi. kegiatan ini masih dalam rangka HUT Pemko ke 809.

Dalam kegiatan tersebut Disbudpar menggelar beragam lomba  seperti Lomba Melukis dan mewarnai bagi anak TK dan SD, pameran produk kreatif, atraksi  kreatifitas dan lomba lintas usia mengasah kreatifitas.

Atas beragam kegiatan itu Staf Ahli Walikota bidang hukum dan politik T Iwan Kesuma memuji kreatifitas disbudpar yang telah menggelar kegiatan tersebut.

Ia pun meminta agar potensi wisata kota lebih ditingkatkan lagi. Dirinya mengaggap saat ini Banda Aceh memiliki magnet tersendiri bagi turis lokal dan asing.

“Banda Aceh saat ini mejadi magnet, berbagai produk unggulan ada disini, jika ditunjang oleh warga dan pemerintah,” ujarnya.

Daya tarik yang dimaksud Iwan adalah berupa banyaknya benda peninggalan dan wisata tsunami. Ia meminta pihak disbudpar dapat menciptakan aneka produk kreatif dan souvenir khas Banda Aceh berupa miniatur-miniatur seperti miniatur PLTD Apung, Kapal di atas rumah, ulee lheu dan lainnya.

“Saya kira penting dibuat sebuah miniatur, jadi nanti para turis bisa diberi souvenir yang menjadi kenang-kenangan dan bahan cerita bagi teman dan keluarganya,” ujar Iwan.

Selain itu ujar Iwan lagi, pariwisata perlu juga didukung adanya fasilitas lain seperti keberadaan toilet  umum yang harus diperbanyak dan higienis, warga kota yang taat hukum dan rambu dan keamanan.

“Itu semua penting untuk menunjang promosi Kota Banda Aceh menjadi model kota madani,” terangnya.

Sebelumnya ketua panitia pekan kreatif 2014 Hasnanda Putra menyampaikan kegiatan pekan kreatif dilaksanakan adalah sebagai langkah awal untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui produk-produk kreatifitas baik itu berupa seni, atraksi dan kearifan lokal.

Katanya pula kegiatan itu dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi terhadap para pelaku usaha kreatif yang ada di Kota Banda Aceh terutama kawula mudanya.

Kegiatan ini sebut Hasnanda juga mengandung nilai ekonomi yang berbasis value creation. Dimana suatu nilai ekonomi akan muncul didasarkan pada daya kreatif yang dipadu dengan teknologi yang berkembang.

Kegiatan ini katanya akan berlangsung selama empat hari mulai 1 hingga 4 Mei 2014. Dalam kegiatan ini ada lomba seni melukis dan menggambar, pameran ekonomi kreatif dan lomba lintas usia.

Sementara Stand Pameran sendiri katanya ada 25 stand yang turut serta. Diantaranya ada dari komunitas seni dan kerajinan, buku, arsitektur, design grafis dan interior, fashion, aneka kuliner khas aceh, musik, movie dan lain sebagainya.

Usai membuka acara, Iwan didampingi Kadisbudpar Kota Banda Aceh Drs T Samsuar dan jajrannya menggunting pita sebagai tanda dibukanya pekan kreatifitas 2014.

Sumber: http://perhubungan.bandaacehkota.go.id

Brunei Menjadi Negara Pertama di Asia Tenggara yang Terapkan Syariat Islam

Brunei, - Brunei Darussalam menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerapkan hukum syariat Islam. Syariat Islam tetap diberlakukan di negeri itu meski mendapat kecaman keras dari kelompok-kelompok HAM.

Seperti diberitakan kantor berita AFP, Jumat (2/5/2014), keputusan Sultan Hassanal Bolkiah ini juga memicu kritikan dalam negeri dan kemarahan internasional. Aturan ini diterapkan secara bertahap dengan fase awal dimulai pada Kamis, 1 Mei waktu setempat.

Untuk tahap awal ini diperkenalkan hukuman penjara atau denda bagi pelanggaran-pelanggaran seperti perilaku tak senonoh, kehamilan di luar nikah, juga bagi mereka yang tidak mengikuti salat Jumat.

Tahap kedua akan diperkenalkan hukuman yang lebih berat seperti hukum potong anggota badan dan hukum cambuk. Hingga kemudian pada tahun 2015 mendatang, hukuman seperti hukuman mati dengan cara dirajam akan diberlakukan bagi dakwaan-dakwaan seperti sodomi dan perzinahan.

Sang sultan -- salah satu orang terkaya di dunia -- mulai mengumumkan implementasi syariat Islam ini pada Oktober 2013 lalu.

Kantor HAM PBB dan berbagai kelompok HAM internasional telah mengecam langkah ini. Namun Jaksa Agung Brunei Hayati Salleh mencoba meredakan kekhawatiran tersebut dengan menegaskan, kasus-kasus syariat Islam akan memerlukan bukti-bukti yang sangat kuat sebelum hukuman dijatuhkan.

"Penting bahwa kita, dan komunitas internasional, memahami perbedaan-perbedaan ini dan tidak semata-mata fokus pada hukuman, namun lebih pada proses pengumpulan bukti yang rumit dan ketat," tuturnya.

Aceh Kembali Raih Anugerah Pangripta Utama

 Jakarta - Pemerintah Aceh kembali meraih anugerah Pangripta Utama 2014 dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Aceh berada pada peringkat dua kategori A.

 Anugerah tersebut  diserahkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahban kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah, di Jakarta, Selasa, 29 April 2014.

Penghargaan tersebut diberikan pada daerah yang memiliki rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) terbaik. “Anugerah Pangripta Nusantara adalah penghargaan tertinggi yang diberikan atas keberhasilan daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan terbaik,” kata Plt. Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh, Murthalamuddin.

 Penghargaan ini, jelas Murthala, seperti perangkingan penilaian kinerja pemerintah daerah yang mencakup 34 provinsi. Pemerintah Aceh  berada di urutan kedua kategori A.  “Tahun lalu kita berada di urutan 3 kategori B. Alhamdulillah tahun ini menempati posisi 2 untuk kategori A. Torehan prestasi ini tentu akan menambah semangat kita untuk berbuat yang terbaik bagi Aceh,” jelasnya.

 Sementara untuk tingkat kabupaten/kota, dari total 529 kabupaten/kota se-Indonesia, Aceh Barat juga keluar sebagai perencana terbaik kelima. Empat kabupaten lainnya adalah Kabupaten Badung, Megelang, Kendari dan Pasaman.

 Gubernur Aceh, ungkap Murthala, memberikan apresiasi kepada semua pihak atas prestasi gemilang ini. Dikatakan Gubernur, Anugerah yang berhasil dibawa pulang ke Serambi Mekkah ini berkat kinerja semua komponen termasuk media pers di dalamnya, dan tentunya kesuksesan ini dipersembahkan kepada lima juta lebih rakyat Aceh. [hma]

16 Organisasi Buruh di Aceh Ujukrasa

BANDA ACEH – 16 Organisasi buruh di Provinsi Aceh menggelar unjuk rasa di Bundaran Simpang Lima Banda Aceh, Kamis (1/5/2014). Unjukrasa memperingati hari buruh tahun 2014 tersebut menuntut kenaikan upah buruh, kesejahteraan dan upaya meningkatkan taraf hidup buruh di Aceh. Unjukrasa sekitar 200 orang buruh itu dirangkai dengan doa bersama agar pemerintah lebih memperhatikan nasib para buruh.

 Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Aceh, Tgk Saiful Umar, Kamis (1/5/2014) mengatakan, serikat pekerja dan buruh Aceh meminta Pemerintah Aceh mewujudkan upah buruh yang layak bagi pekerja di Aceh sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh.

 Serikat pekerja dan buruh di Aceh meminta dinaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh sebesar 30 persen dan mencabut kebijakan upah murah. Selain itu, buruh Aceh juga meminta adanya jaminan kesehatan buruh tanpa diskriminasi serta menerapkan jaminan pensiun wajib bagi setipa pekerja.
Selain itu, katanya, pekerja juga meminta Pemerintah Aceh mengesahkan qanun ketenagakerjaan yang mengatur tentang kepentingan buruh di Aceh, pembangunan rumah buruh, pendidikan gratis untuk anak buruh, perbaikan transportasi  publik dan subsidi gunur honorer dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

 Sementara itu, Ketua DPW Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Aceh, Habibie Inseun meminta tenaga kontrak atau outsourching yang bekerja pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diangkat menjadi pekerja tetap seperti di PT Pertamina EP Rantau Aceh Tamiang, outsourching PT PLN Aceh, PT Telkom Provinsi Aceh serta sejumlah pekerja BUMN di Aceh lainnya. “Saya meminta guru hononer di Aceh diangkat menjadi PNS dan peningkatan kesejahteraan tenaga perawat di Aceh,” ujar Habiebie Inseun.

 Organisasi buruh yang berdemo di simpang lima Banda Aceh pada hari buruh atau Mayday itu yakni KSPI, FSPMI, Aspek Indonesia, PGRI, KOBAR-GB, GAM-GB, SPKA, FKUI, SPEE, SPAI, SPS LCI, TUCC, Sekar Perumnas dan SP Pos Indonesia. Usai berorasi, mereka berdoa bersama agar Pemerintah Aceh terbuka hati untuk memperhatikan nasib para buruh di daerah ini.(*)

Pemerintah Aceh Dukung Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Terluar

Sabang- - Pemerintah Aceh berharap dukungan MPR dalam pengelolaan pusat kawasan perbatasan dan mendukung Pemerintah menetapkan lima kecamatan di kabupaten Aceh Besar, Aceh jaya dan Simeulu yang mempunyai pulau terluar agar menjadi Lokalisasi Prioritas (Lokpri) kawasan perbatasan dan pengalokasian anggaran secara optimal.

“Hal ini dalam rangka pengelolaan kawasan perbatasan yang lebih baik,”

Harapan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Dermawan, MM pada pertemuan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) RI Ahmad Farhan Hamid, dengan tokoh masyarakat wilayah terluar Aceh di aula Bappeda Sabang, Selasa (29/4).

Turut hadir dalam pertemuan tersebut sekitar 125 perwakilan yang terdiri dari, Forkopimda, Dirjen Depdagri, Wakapolda, perwakilan Kasdam, perwakilan pemerintah Kabupaten Aceh Besar, Aceh Jaya dan Simeulue, Kasdam, Perwakilan Kajati dan Walikota Sabang serta seluruh Muspika dan tokoh masyarakat Sabang.

Rombongan juga meninjau pulau terluar Indonesia seperti Pulo Rondo, Pulo Aceh dan Pulau Nasi, dengan KRI Telupan Bawang 532 dari pelabuhan Malahayati ke Pulau Sabang dan kembali Banda Aceh melalui Pelabuhan Malayahati.

Dalam kesempatan tersebut Sekda juga meminta pimpinan DPR, kementerian dan lembaga terkait dalam percepatan operasional bandara Maimun Saleh, Sabang sebagai bandara sipil.

“Yang tentunya dapat mendukung pariwisata terintegrasi di Sabang,”

Dermawan juga mengingatkan, perlu adanya sinkronisasi program kegiatan dan anggaran yang dapat mendukung tercapainya pembangunan kawasan perbatasan yang bersumber dari APBN, melalui APBK, APBA dan SKPA maupun instansi terkait lainnya.

“hal ini dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mengawal beranda depan perbatasan NKRI,” ujarnya.

Selain itu juga perlu penetapan Kabupaten Simeulu selaku wilayah terluar Indonesia yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Ahmad Farhan Hamid, yang memimpin 40 rombongan yang terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD RI dan Depdagri mengunjungi kota Sabang sekaligus meninjau pulau terluar Indonesia menanggapi positif permintaan Sekda Aceh.

Ia antusias membantu Sabang karena kota tersebut menyimpan potensi wisata luar biasa yang belum banyak diketahui layaknya pulau Bali. “Kita akan tamping semuanya dan berkomitmen membangun Sabang, terutama pulau-pulau terluar Indonesia yang terdapat di Aceh,” ujar Farhan Hamid.

Sumber: http://humas.acehprov.go.id/