Aceh Tujuan Investasi yang Aman dan Nyaman

ACEH DARUSSALAM:

 Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan Aceh merupakan tujuan investasi yang aman dan nyaman. Ia juga bertekad kuat melindungi keamanan para investor baik domestik maupun asing yang menjalankan bisnisnya di Aceh.

“Dalam forum ini hadir para pelaku bisnis yang telah lama berinvestasi di Aceh. Kita akan mendengarkan sharing pengalaman mereka nanti. Beberapa dari perusahaan ini malahan sedang melakukan perluasan usaha ke sektor-sektor lainnya,” kata Zaini Abdullah, saat membuka Aceh Investment Promotion di Hermes Palace Hotel Banda Aceh, Selasa (20/5) pagi.

Menurutnya, fakta ini merupakan barometer bahwa para pelaku usaha yang telah berinvestasi di Aceh yakin dan percaya akan prospek keuntungan berbisnis di Aceh. Berdasarkan data pula, ungkap Gubernur, bahwa tingkat kriminal di Aceh jauh lebih rendah daripada di kota-kota besar di Indonesia.

“Kota Banda Aceh sendiri berdenyut hingga dini hari, dengan café-café dan warung kopi modern, yang memanjakan warganya dengan cita rasa kopi Aceh yang terkenal di seluruh dunia. Hal ini menjadi indiktor keamanan dan kenyamanan hidup di Aceh,” jelas Zaini Abdullah.

Doto Zaini juga menegaskan, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota beserta seluruh jajarannya senantiasa berada di garis depan melindungi para pelaku bisnis manakala ada potensi gangguan yang mengusik mereka. [humasaceh]

Gelar Rakorpimda, Gubernur Ajak Sukseskan Pilpres

PEMERINTAH Aceh menggelar Rapat Koordinasi Forum Pimpinan Daerah (Rakorpimda) bersama kepala daerah tingkat kabupaten kota se Aceh di Aula Gedung Serbaguna, Kantor Gubernur Aceh, Kamis 22 Mei 2014. Rakorpimda ini merupakan rapat pertama pimpinan kepala daerah menjelang pemilihan presiden yang berlangsung Juni nanti. Pertemuan bertajuk “Melalui Rakorpimda, Kita Ciptakan Ketenteraman dan Ketertiban demi Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Menyukseskan Pemilu Presiden 2014” ini juga sebagai persiapan sebelum mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pemilu Presiden di Jakarta pada tanggal 2 Juni 2014 mendatang.

Hadir dalam rakor ini antara lain, Ketua DPR Aceh, Hasbi Abdullah, Kapolda Aceh, Irjen Pol. Hasein Hamidi, Pangdam Iskandar Muda, Mayjen TNI Pandu Wibowo, Kejati Aceh, Tarmizi SH, dan Ketua KIP Aceh Ridwan Hadi. Selain itu turut hadir juga Bupati dan Walikota se Aceh, para Rektor Perguruan Tinggi se-Aceh, Ketua DPRK Se Aceh, jajaran Kapolres, jajaran Kodim dan Ketua KIP se Aceh.

“Pemilu Legislatif yang lalu akan menjadi bahan evaluasi kita sebagai masukan untuk menyukseskan Pemilu Presiden mendatang. Kita harap, partisipasi masyarakat Aceh pada Pilpres nanti akan lebih tinggi, sehingga mampu berkontribusi mendorong tegaknya demokrasi di Indonesia,” kata Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam sambutannya yang dibacakan Ketua DPR Aceh, Hasbi Abdullah.

Sebagai informasi, pada Pemilu legislatif yang lalu, tingkat partisipasi masyarakat Aceh mencapai 77,50 %, lebih tinggi dibanding tingkat partisipasi nasional yang hanya 75,11 persen. Fakta ini menunjukkan kalau kepedulian masyarakat Aceh dalam pembangunan demokrasi di Indonesia cukup tinggi.

“Mudah-mudahan kesadaran ini bisa terus kita dorong demi meningkatkan partisipasi masyarakat Aceh dalam pembangunan bangsa ke depan,” ujarnya. Karena itu, tambah Gubernur, langkah koordinasi perlu ditingkatkan agar berbagai masalah yang ada dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.

Selaku kepala Pemerintah Aceh, Gubernur juga mengajak jajaran penyelenggara pemerintahan di seluruh Aceh untuk memperkuat kebersamaan dan menyatukan gerak langkah dalam memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban untuk mendukung percepatan pembangunan, sekaligus menyukseskan Pemilu Presiden di Aceh.

Kepada para Bupati/Walikota, diminta untuk memperhatikan beberapa hal, antara lain, Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan efektif dan bertanggungjawab demi percepatan pembangunan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat serta mengambil langkah konkret untuk meminimalisir tindakan yang mengganggu ketentraman masyarakat.

“Juga meningkatkan koordinasi dengan semua elemen, instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan jajaran pemerintah daerah demi terciptanya ketentraman dan ketertiban umum,” imbuhnya.

Gubernur juga mengharapkan dukungan semua pihak untuk kesiapan penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 secara damai dan demokratis. Dalam hal ini KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota diminta mempersiapkan tahapan pemilu dengan baik. “Dan kepada semua pihak untuk terus memelihara dan merawat perdamaian,” tutupnya. [humasaceh]

Pemerintah Aceh Tindaklanjuti kerjasama Pendidikan dengan Taiwan

 Banda Aceh- Pemerintah Aceh di bawah pimpinan ZIkir terus berupaya menjalin hubungan dengan berbagai Negara untuk menjalin kerjasama di bidang pendidikan. Kamis (22/5) Wan Lee Cheng, Ph.D Pimpinan Elite Study di Taiwan mengunjungi Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh untuk melanjutkan kerjasama dengan Pemerintah Aceh dengan mengirimkan pemuda Aceh menempuh pendidikan di Taiwan.

Dalam kesempatan tersebut, Mr. Cheng diterima oleh Dr. Suraiya IT, MA, wakil direktur LPSDM Aceh di ruang rapat LPSDM. Ia menegaskan kalau Pemerintah Aceh sangat menginginkan kerjasama ini berlanjut.

“Kami akan mengirimkan kembali putra putri Aceh ke Taiwan dan menempuh pendidikan di sana,” ujarnya.

Pertemuan itu juga menindaklanjuti proses pengiriman dua orang professor asal Taiwan ke Aceh untuk berbagi ilmu mengenai merawat peralatan di rumah sakit dengan baik dan benar.

Selain itu juga membahas kerjasama untuk melatih para nelayan Aceh bagaimana melakukan pembibitan sehingga menghasilkan bibit unggul dan menciptakan pakan terbaik, agar hasil perikanan meningkat.

“Kami sangat berharap tindaklanjut dari kegiatan tersebut, karena sangat membantu nelayan di Aceh,” ujar Suraiya. [humasaceh]

Bahas Investasi, Gubernur Lakukan Kunjungan Kerja ke Timur Tengah dan Eropa

GUBERNUR Aceh Zaini Abdullah melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Timur Tengah dan Eropa, sejak Minggu 25 Mei hingga 12 Juni 2014 mendatang.

Kunker ini dimaksudkan untuk membicarakan investasi di Aceh. Gubernur turut didampingi Ketua DPRA Hasbi Abdullah dan Kepala BKPMD Aceh.

Kepala Biro Humas Pemerintah Aceh Murthalamuddin menjelaskan, di Uni Emirat Arab, Gubernur Zaini  akan mengadakan pertemuan dengan Mudabala Investment (BUMN Abu Dhabi-red).

“Selain membahas investasi sector minyak dan gas serta investasi energy terbarukan, Gubernur juga akan mengadakan pertemuan dengan CEO Dubai Port dalam rangka kerjasama operator pelabuhan bebas sabang,”ujar Murthalamuddin, di Banda Aceh, Minggu 25 Mei 2014.

Rangkaian kunker ini diharapkan akan ada kunjungan petinggi Dubai Port untuk kerjasama pelabuhan.

Selanjutnya, kata Murthala, Doto Zaini juga memenuhi undangan Gubernur Istanbul Turkey, membahas kerjasama Sister Province, dan pelabuhan Istanbul dengan Group Hemin Hetay Turkey.

Group Hemin Hetay Turkey rencananya  akan menggarap potensi GEOTHERMAL Aceh yang berada di 2 titik yaitu, di Kabupaten Pidie dan Gayo Lues. Rencana investasi Group Hemin Hetay ini sudah mendapat persetujuan dari Pemerintah Aceh dan Bupati di dua kabupaten itu.

Gubernur Zaini juga akan melakukan lawatan ke Jerman, membahas lanjutan percepatan pelaksanaan pembangunan Rumah Sakit melalui dana Soft Loan KFW.

“Juga pembahasan dan penjelasan Geothermal Seulawah serta ekosistem Leuser yangg telah mendapatkan 80 juta euro dari Pemerintah Jerman melalui Kementerian Kehutanan dan Pemerintah Aceh,” kata Murthala.

Selain itu, rombongan Doto Zaini juga melakukan pertemuan dengan Sveaskog, BUMN Pabrik Kertas Sweden. Pertemuan ini dalam rangka percepatan pembangunan kembali hutan pinus dan pembangunan Pabrik kertas di Aceh bersama Floresta asal Finlandia/Inggris.

Dikatakan Murthala, di Swedia, Gubernur Zaini juga akan bertemu pejabat swedia dan kedutaan Indonesia di sana.Tujuan pertemuan untuk membahas rencana kerjasama dalam bentuk City Green Energy Kota Banda Aceh dan isu lainnya.

"Model investasi yang dikembangkan oleh BKPMD Aceh adalah Government to Government kemudian memfasilitasi dengan para pengusaha dan pemerintah kabupaten kota," kata Murthalamuddin.

Ini Kabupaten Kota di Aceh dengan Siswa Tidak Lulus UN SMA Terbanyak

 

SEBANYAK 784 siswa yang mengikuti Ujian Nasional tingkat SMA/MA di Aceh dinyatakan tidak lulus. Jumlah ini belum termasuk tambahan 62 siswa SMK di Aceh yang juga tak lulus UN.

Sekretaris Panitia Ujian Nasional Aceh, Drs. Zulkarnaini, mengatakan pengumuman UN SMA sederajat telat diumumkan Selasa 20 Mei 2014.

"Untuk tahun ini sebanyak 784 siswa tingkat SMA tidak lulus atau setara dengan 1,38 persen. Namun untuk Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Simeulue dan Kabupaten Aceh Tenggara siswa yang mengikuti Ujian Nasional tingkat SMA/sederajat dinyatakan lulus semua," ujar Zulkarnaini.

Menurutnya, para peserta yang tidak lulus Ujian Nasional kali ini dapat mengikuti ujian paket C tahap kedua yang akan berlangsung pada Agustus mendatang.

Sementara itu, Kabupaten Aceh Selatan berada di peringkat pertama dengan angka ketidaklulusan tertinggi Ujian Nasional di Aceh, yaitu sebanyak 196 dari 2.704 siswa. Posisi kedua ditempati oleh Kabupaten Aceh Barat, yaitu sebanyak 84 dari 2.082 siswa.

Kemudian posisi ketiga ditempati oleh kota Lhokseumawe dengan angka ketidaklulusan sebanyak 76 siswa dari 2.191 siswa. 

Berikut ini hasil UN 2014 tingkat SMA/sederajat  yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Aceh:

No.      Kab/kota              Peserta   Tidak Lulus

1         Aceh Selatan         2.704         196 siswa            

2        Aceh Barat            2.082         84 siswa

3       Lhokseumawe            2.191         76 siswa

4       Abdya                  1.963         75 siswa

5      Aceh Utara             6.248          64 siswa

6      Bireuen               5.186           62 siswa

7     Sabulussalam           1.007           61 siswa

8     Aceh Timur             3.268           47 siswa

9     Pidie Jaya             1.921           40 siswa

10    Aceh Tamiang          3.076            28 siswa

11    Kota Langsa            2.203           12 siswa

12    Kota Sabang            328             9 siswa

13    Aceh Jaya              734             9 siswa

14    Aceh Besar             3.396            7 siswa

15    Gayo Lues             1.059            5 siswa

16    Pidie                4.768             4 siswa

17    Banda Aceh           3.915             2 siswa

18    Bener Meriah         1.467             2 siswa

19    Aceh Tengah          2.161              1 siswa

20    Aceh Singkil         1.325              Lulus Semua

21    Nagan Raya           1.787              Lulus Semua

22    Simeulue             1.245              Lulus Semua

23    Aceh Tenggara        2.946              Lulus Semua

ACEH TERBUKA UNTUK INVESTOR

 GUBERNUR Aceh dr Zaini Abdullah mengatakan Aceh kini telah bangkit dari keterpurukan akibat tsunami dan konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, Aceh siap menerima dan terbuka untuk para investor luar yang berinvestasi di Serambi Mekkah.

 Pernyataan itu disampaikan Gubernur Zaini, saat menerima kunjungan perdana Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Nico Schermers, di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa 6 Mei 2014.

 Doto Zaini menyampaikan, Aceh masih memiliki banyak lahan kosong untuk dilakukan investasi. Bahkan, Aceh mempunyai beragam daerah wisata yang indah seperti Sabang dan Danau laut Tawar di Tanah Gayo.

 Sementara Nico Schermers, banyak menanyakan perkembangan terkini tentang Aceh. Terutama terkait penjabaran butir-butir perjanjian MoU Helsinki antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat, yang kini belum sepenuhnya terealisasi.[]

Persoalan Bendera, Gubernur Aceh: Ini Sesuatu yang Harus Diselesaikan

 GUBERNUR Aceh dr Zaini Abdullah meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menuntaskan persoalan Qanun Bendera dan Lambang Aceh sebelum jabatannya berakhir.

 “Ini sesuatu yang harus diselesaikan sebelum masa presiden SBY habis,” kata Gubernur Zaini kepada ATJEHPOST.com, setelah menerima kunjungan Kepala Bagian Politik Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Nico Schermers, di Pendopo Gubernur Aceh, Banda Aceh, Selasa, 6 Mei 2014.

 Menurutnya, selama ini Pemerintah Pusat telah banyak mengulur-ulur waktu untuk membahas butir-butir perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) di Helsinki 15 Agustus 2005 lalu, untuk dijadikan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

 “Seharusnya sudah selesai dua tahun setelah penandatanganan, namun sampai hari ini ada beberapa regulasi yang belum selesai. Ini yang sedang kita usahakan,” ujarnya.

 Doto Zaini berharap agar pemerintah pusat tidak mempersoalkan bendera dan lambang Aceh. Sebab, kata dia, selain Aceh, Yogjakarta juga memiliki lambang daerah. “Di sana tidak ribut, kenapa di Aceh diributkan,” kata doto.

 Dia menegaskan bendera yang diajukan Pemerintah Aceh sekarang bukanlah bendera sparatis. “Sebenarnya apalah persoalannya lagi. Namun pemerintah Pusat merasa bendera itu bendera sparatis. Saya katakan tidak ada lagi sparatis setelah perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Pusat,” katanya.[]