ACEH BARAT DAYA – Aceh saat ini adalah negeri yang sedang berusaha untuk mewujudkan Syari’at Islam secara Kaffah, Aceh diberi otonomi khusus dan keistimewaan dalam bidang syari’at Islam.
Hal itu dikatakan Wali Nanggroe (WN) Aceh, Malik Mahmud Al-Haytar, pada saat membuka acara Muzakarah Tauhid Tasawuf Asia Tenggara Ke III, Jum’at (6/6). Acara berlangsung di Halaman Kantor Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) yang pelaksanaannya berlangsung selama 3 hari mulai dari tanggal (6- 8/6) mendatang.
“Pelaksanaan Syari’at Islam bukan hanya di tingkat nasional saja bahkan juga dapat diterapkan diseluruh Dunia untuk dijalankan secara kaffah (menyeluruh),” paparnya.
Dikatakan WN, Syari’at yang dijalankan di Aceh merupakan bagian dari sistem hukum nasional dan menjadi bagian integral dari hukum nasional yang diberlakukan secara khusus, pada wilayah khusus dan untuk masyarakat khusus pula dalam negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).
Syari’at Islam di Aceh tidak hanya dalam aspek ibadah, tetapi juga Mu’amalah, Munakahah, Jinayah, Dusturiya, Maliyah dan lainnya. Jelasnya, lebih lanjut WN mengungkapkan, seluruh kehidupan masyarakat Aceh harus berada dibawah naungan aturan syari’at Islam yang bersumber dari AlQuran dan Hadits.
Menurut WN, Syari’at Islam yang diinginkan dapat mengatur seluruh sandi kehidupan, selain berisikan hukum dan aturan juga dapat menyelesaikan segala permasalahan yang ada.
“Ini merupakan tanggung jawab kita semua sebagai pribadi Muslim, dan menjadi beban ganda bagi para ulama sebagai Warasatul Anbiya‘. Para ulama dengan ilmu dan kesalehannya yang akan menuntun, membimbing dan memberikan pencerahan kepada umat manusia, agar senantiasa menata dan mengatur kehidupan sesuai dengan ajaran Allah SWT,” sebut Malik Mahmud dihadapan sejumlah Ulama Se Asia Tenggara.
Syari’at Islam lanjutnya, juga sebagai spirit yang mendorong perekonomian yang kuat.
Pada tahun 2015 mendatang di kawasan Asia Tenggara mulai berlaku satu pasar bebas ASEAN yaitu terintegrasinya ekonomi ASEAN dalam sebuah masyarakat yang berekonomi. Kemudian terjadinya arus bebas peredaran barang dan jasa termasuk tenaga kerja yang akan berdampak kepada kondisi ekonomi, sosial, budaya dan keamanan suatu daerah.
“Ini menjadi tantangan bagi umat Islam kedepan, dalam hal ini perlu kesiapan pemerintah, masyarakat dan peran ulama yang paling utama, Maka dengan ini, betapa pentingnya muzakarah para ulama, yang akan melahirkan pemetaan masalah dan tantangan yang dihadapi dan mencari solusinya dalam rangka mewujudkan syari’at Islam secara kaffah di Aceh dan berkembang hingga ke kawasan Asia Tenggara bahkan Dunia,” tuturnya.
Lebih lanjut, WN, mengharapkan, Muzakarah tauhid tasawuf akan tetap kokoh, cinta perdamaian baik ditingkat lokal maupun nasional bahkan internasional dengan memperkuat ukhwah Islamiyah.
“Syariat Islam akan kuat jika ukhwah dan kebersamaan terus kita pelihara dan kita jaga, negara akan kuat, makmur, adil dan sejahtera bila bangsa bersatu yang diikat oleh ukhwah,” demikian penyampaiannya sekaligus membuka acara muzakarah ke III itu di Abdya.
Selain WN, Muzakarah tersebut juga dihadiri, Danrem 012/Teuku Umar (TU) Kolonel Inf Bambang Ismawan SE, Bupati Abdya Jufri Hasanuddin, Dandim 0110/Abdya Letkol Inf Suhartono, Wakapolres Abdya Kompol Tamlikan, mewakili Kajari Blangpidie H Azwar SH, Ketua DPRK Abdya M Nasir, Sekda Abdya merangkap ketua Panitia Pelaksana Drs Ramli Bahar, para asisten, staf ahli Setdakab Abdya, para kepala SKPK, sejumlah Ulama dan Ustadz-Ustazah seluruh pesantren baik dari dalam maupun dari luar daerah Abdya.
